Siapa Minta Pelicin Rp 100 Miliar?

AZAN isya baru saja selesai berkumandang dari Masjid Baiturrahman di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, ketika dua puluhan anggota Komisi XI berkumpul di ruang pimpinan, Selasa pekan lalu. Malam itu, Komisi yang membidangi soal keuangan dan perbankan itu akan melakukan rapat bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas anggaran tahunan bank sentral. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan anggota Dewan Gubernur Budi Rochadi, Hartadi A. Sarwono, dan Budi Mulia telah menunggu di luar ruang Komisi XI. Tapi, setengah jam berlalu pimpinan Komisi tak juga memulai rapat. Rupanya, mereka masih membahas perkara lain: isu permintaan uang oleh anggota Komisi XI kepada pejabat Bank Indonesia. "Anggota Komisi tak mau memulai rapat pembahasan anggaran tahunan BI sebelum ada klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis kepada Tempo di Jakarta, pekan lalu. Dua pekan terakhir, kabar tak sedap itu semakin nyaring terdengar di Senayan. Salah seorang anggota Komisi dikabarkan meminta uang untuk memuluskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang. Nilainya tak tanggung-tanggung, Rp 100 miliar. Si penyebar bau amis tak lain Agus Santoso, Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Anggota Komisi XI geram mendengar isu itu. Nusron Wahid, Ketua Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, mencak-mencak. "Bawa ke sini yang nyebarin isu," katanya emosional. Seusai rapat internal, mereka meminta Darmin Nasution dan anggota Dewan Gubernur BI masuk ke ruang pimpinan Komisi XI. Suasana di dalam ruangan sangat panas. Darah anggota parlemen seperti mendidih. Mereka menuding Bank Indonesia sengaja mengeluarkan isu pemerasan untuk mengganggu proses pembahasan sejumlah regulasi. Tapi, menurut Harry, Darmin membantah tudingan itu. Anggota Komisi XI tak mau menerima penjelasan bekas Direktur Jenderal Pajak itu. Pimpinan Komisi meminta Darmin menghadirkan Agus Santoso. Agus, yang sejak awal ada di luar mendampingi dewan gubernur, dipanggil ke dalam ruang pimpinan. Hawa pertemuan semakin panas karena Agus mengaku telah menyebarkan kabar bahwa seorang anggota Dewan telah meminta uang pelicin. Anggota Komisi mencecar Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia itu. Diberondong pertanyaan bertubi-tubi, Agus minta maaf telah menyebarkan isu. "Tapi Agus tetap berkukuh ada anggota Komisi XI meminta uang," ujar Harry. Suasana semakin hiruk-pikuk. Anggota Komisi meminta Agus menunjuk hidung langsung anggota Dewan yang telah meminta uang. Awalnya Agus menolak. Tapi akhirnya dia buka suara juga. Agus menunjuk Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah mencoba merayunya memberi pelicin. Hatta yang ada di dalam ruangan kontan berdiri. Dengan emosional dia membantah pengakuan Agus. "Fitnah. Bohong," ujar Harry menirukan Hatta. Nusron Wahid, yang sejak awal sudah jengkel, ikut pula mencecar. Anggota fraksi dari Partai Golkar itu meminta Agus membuktikan tudingannya. "Saya tanya buktinya, dia jawab hanya bukti perbincangan," kata Nusron kepada Tempo mengisahkan pertemuan malam tersebut. Menjelang dini hari, "pengadilan" terhadap Agus berakhir. Darmin dan pimpinan Komisi XI sepakat akan menyelesaikan masalah sensitif itu secara musyawarah dan kekeluargaan. "Sudah selesai masalahnya," ujar Darmin. Pertemuan bubar. Rencana semula membahas anggaran tahunan Bank Indonesia malam itu akhirnya dibatalkan.

Yusuf Erwin Faisal Peroleh Pembebasan Bersyarat

Yusuf Erwin Faisal Peroleh Pembebasan Bersyarat

Rabu, 29 Desember 2010 12:03 WIB      0 Komentar     0    0 

Penulis : Putri Werdiningsih

CETAK

KIRIM

 FACEBOOK

Buzz up!

ANTARA/Prasetyo Utomo/cs

JAKARTA--MICOM:Terpidana kasus suap alih fungsi hutan lindung Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Yusuf Erwin Faisal, ternyata telah dibebaskan dari Rumah Tahanan Tangerang sejak November silam, karena memperoleh pembebasan bersyarat.

"Dia bebas bersyarat karena sudah memenuhi dua pertiga masa tahanan," kata Kepala Bidang Pembinaan Lapas Tangerang Heru Prasetyo, saat dihubungi wartawan, Rabu (29/12).

Menurutnya, Meski bebas bersyarat, Yusuf masih tetap diharuskan rutin melapor ke Lapas Tangerang. Heru mengatakan yang bersangkutan dibebaskan sejak hari raya Idul Adha pada November lalu.

"Bebasnya pada lebaran haji. Pada 12 November yang lalu," jelas Heru.

Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, suami Hetty Koes Endang ini juga telah memperoleh asimilasi pihak ketiga pada hari kemerdekaan 17 Agustus lalu. Dengan asimilasi, seorang narapidana diperkenankan meninggalkan lembaga pemasyarakatan tempatnya menjalani masa hukuman, sesuai jam kerja, tanpa pengawalan petugas lapas.

Yusuf divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada April 2009. Ia terbukti menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Sumatra Selatan, untuk proyek Pelabuhan Tanjung Api-api. (*/OL-10) 

Naikkan Harga Premium Bersubsidi

CETAK

KIRIM

 FACEBOOK

Buzz up!

PEMERINTAH disarankan meninjau kembali kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pada Maret 2011. Sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap hingga nilai subsidi mencapai titik nol. 

"Saat ini harga pertamax Rp7.050 per liter. Padahal, harga premium tanpa subsidi Rp6.300," kata pengamat perminyakan Kurtubi di Jakarta, kemarin. 

Apalagi, harga pertamax itu dipastikan akan naik lagi menjadi Rp8.200 per liter jika harga minyak dunia masih tetap bertahan pada kisaran US$91 per barel. Pada perdagangan di New York, Senin (27/12), harga minyak brent north sea US$93,89 per barel, sedangkan jenis light sweet US$91,28 per barel. 

Kurtubi memprediksikan harga minyak dunia pada 2011 bisa mencapai US$95 hingga US$100 per barel. "Meskipun pada Maret sampai April (2011) musim dingin selesai, pertumbuhan ekonomi di AS dan Eropa tetap akan membuat harga minyak melonjak," tegasnya. 

Menurutnya, kebijakan mendorong masyarakat agar beralih dari premium dengan oktan 88 ke pertamax beroktan 92 dengan alasan bisa memperbaiki kinerja mesin kendaraan tidak akan ampuh. 

Rp7.486 per Liter 

Pada bagian lain, ekonom Kwik Kian Gie mengatakan jika tahun depan harga minyak US$100 per barel, harga premium bersubsidi mencapai Rp7.486 per liter. "Satu barel sama dengan 159 liter, sedangkan harga minyak mentah per liter US$0,63. Kalau kita ambil kurs US$1 adalah Rp10 ribu, harga minyak mentah menjadi Rp6.300 per liter," ujarnya. 

Untuk memproses minyak mentah menjadi premium, lanjut Kwik, dibutuhkan biaya US$10 per barel atau Rp630 per liter. Karena itu, harga pokok bensin premium per liter Rp6.300 ditambah Rp630 menjadi Rp6.930.

Dengan harga jual Rp4.500 per liter, diperlukan subsidi Rp2.430 per liter. Itu harga keekonomian sebelum biaya distribusi dan margin (alpha) yang ditetapkan Rp556 per liter. Bila ditambahkan biaya alpha ini, harga premium Rp7.486 per liter.(*/Jaz/X-5)

Susno Akui Pernah Beli Cek Perjalanan

Susno Akui Pernah Beli Cek Perjalanan

Wednesday, 29 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri KomisarisJenderalPolisiSusnoDuadji mengakui pernah meminta tolong kepada Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat Maman Abdulrahman Pasya untuk membeli cek perjalanan. Namun, dia membantah uang yang digunakan berasal dari hasil pemotongan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat. ”Cek perjalanan itu saya akui dari saya, tapi tidak ada kaitannya dengan uang hasil pemotongan Maman dan kawan-kawan,” kata Susno saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Susno mengaku mempunyai bukti bahwa cek perjalanan yang dibelinya melalui Maman berasal dari uang pribadinya.Pada 16 Mei 2008,kata dia,dirinya pernah memberikan nota ke kepala bidang keuangan agar memerintahkan staf yang biasa mengambil cek perjalanan agar menghadap dan mengambil uang miliknya di ruangannya. ”Tanggal 16 Mei 2008 saya beri nota ke Kabidkeu Polda Jabar, tolong ke ruang saya, minta staf yang biasa ambil cek perjalanan untuk ambil uang kepada saya,”kata Susno. Selang empat hari atau pada tanggal 20 Mei 2008, lanjut Susno, dia kembali mengirimkan nota kepada Maman untuk menghadap. ”Saya butuh cek perjalanan lagi, tolong ambil uang di ruangan saya,” ujar mantan Kepala Polisi Daerah Jawa Barat itu.Namun Susno tidak menjelaskan, apa tujuan pembelian cek perjalanan tersebut. Dalam dakwaan jaksa, Susno disebut menikmati uang hasil pilkada sebesar Rp4,2 miliar. Kemudian uang tersebut digunakan membeli 40 lembar cek perjalanan masing-masing senilai Rp25 juta. Cek perjalanan tersebut dibeli oleh Kepala Bidang Keuangan Maman Abdurrahman Pasya di Bank Mandiri. Menurut dakwaan jaksa, 30 lembar cek perjalanan tersebut digunakan Susno untuk membeli sebuah rumah di Jalan Wijaya IV Nomor 16, Jakarta Selatan. Kemudian untuk membeli sebidang tanahdiDesaSukaluyu,Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor sebanyak 7 lembar.Sementara sisanya satu lembar diberikan kepada Supardjan dan dua sisanya diberikan kepada Hartoto. (m purwadi)

50% Lebih Perkara Pilkada di MK Ditolak

50% Lebih Perkara Pilkada di MK Ditolak

Wednesday, 29 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Selama 2010 tercatat ada 230 perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 230 jumlah pilkada tersebut, sebanyak 215 telah diputuskan MK. Kepala Bagian Administrasi Perkara MK Muhidin mengatakan, dari 215 perkara yang diputuskan, hanya 23 perkara yang dikabulkan. Sementara lebih dari 50% atau 67,4% perkara pilkada ditolak MK. ”Yang dikabulkan ada 23 perkara, yang ditolak ada 145 perkara,yang tidak dapat diterima ada 43 perkara, dan yang ditarik kembali permohonannya oleh pemohon perkara pilkada ada 4 perkara,” kata Muhidin di Gedung MK kemarin. Menurut Muhidin, pada 2010 ini selain ada 215 perkara yang telah diputuskan, juga masih tersisa 15 perkara yang belum diputuskan. Perinciannya, 6 perkara yang masih diperiksa dan 9 perkara yang selesai diperiksa dan tinggal diputuskan. Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa hasil pilkada awalnya diproses di Mahkamah Agung.Namun,karena adanya perubahan UU Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa pilkada masuk rezim pemilu,sengketa hasil pilkada pun diserahkan ke MK. Karena kewenangan tersebut, banyak perkara pilkada yang membeludak ke MK. Jumlah perkara pilkada yang masuk ke MK pada 2010 jauh lebih besar daripada dua tahun sebelumnya. Sebab, pada 2010 ada 227 pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Pada 2008,MK hanya menerima 27 perkara sengketa pilkada. Sementara pada 2009,MK juga hanya menerima 3 perkara sengketa pilkada. Karena kewenangan mengadili sengketa pilkada,MK pun tak lepas dari putusan yang mengabulkan dan menolak permohonan pihak yang beperkara dalam sengketa pilkada. Beberapa putusan MK yang mengabulkan permohonan adalah pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di mana pemenang pilkada versi KPUD dibatalkan MK. Selain itu, ada Pilkada Kota Surabaya yang harus dilakukan pemungutan ulang. Pilkada Lamongan juga diputuskan dengan adanya penghitungan ulang. Anggota Komisi II DPR Ida Fauziah mengatakan, banyaknya sengketa pilkada yang ditolak MK mengindikasikan adanya pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan aturan. ”Itu indikasi bahwa penyelenggara pemilu (KPU di daerah dan panwas) telah menjalankan tugasnya dengan benar,”katanya. Namun, tentu saja semuanya harus dilihat lebih detail. Sebab, tidak tertutup kemungkinan di beberapa sisi, KPUD dan panwas pemilu juga tidak netral. (kholil)

Cirus Diperiksa Penyidik Polri Pekan Ini

Cirus Diperiksa Penyidik Polri Pekan Ini

Wednesday, 29 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Mabes Polri menjadwalkan kembali pemeriksaan tersangka dugaan pemalsuan rencana penuntutan (rentut) Gayus Tambunan, yakni jaksa Cirus Sinaga, pekan ini. ”Kemungkinan diperiksa pekan ini,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar kemarin. Menurut Boy,yang bersangkutan diperiksa dengan status tersangka. Hal itu didasarkan atas laporan dan bukti-bukti yang telah dimiliki penyidik. ”Dia dipanggil dengan statusnya sebagai tersangka,” ujar Boy. Berdasarkan informasi yang diperoleh Seputar Indonesia (SINDO), pemeriksaan Cirus kemungkinan akan digelar Kamis (30/12). Pertimbangannya, bukti-bukti yang dimiliki sudah cukup meskipun sejumlah saksi yang dimintai keterangan masih menolak memberikan keterangan. Penasihat Kapolri Kastorius Sinaga mengaku belum mengetahui kelanjutan proses penanganan kasus tersebut.Meski demikian, pihaknya mendesak agar penyidik segera menuntaskan persoalan yang melibatkan oknum kejaksaan dalam kasus Gayus tersebut.”Saya belum tahu perkembangannya,tapi harus segera diproses,”jelasnya. Menurut Kastorius, saat ini pelayanan Polri mengalami kemajuan yang cukup pesat.Terbukti terjadi penurunan public complain. Kondisi ini karena respons Polri terhadap laporan masyarakat sangat cepat. ”Setiap laporan direspons dengan cepat sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan Polri,”jelasnya. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dianggap mengetahui proses pemalsuan rentut terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan.Mereka adalah Kasubag TU pada Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) Emo Sudarmo dan staf Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Benu El Amrusya. Termasuk pula meminta keterangan saksi lain, yakni Widyo Purnomo, Sucipto,Untung Wijaya, Banjar Mahor, Lubis, Rosalina Sibariba, Fadil Regan, dan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan. ”Sementara ini sudah 16 saksi diperiksa oleh pihak penyidik. Jumlah itu berkembang dari 10 saksi yang diajukan kejaksaan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan. Saksi-saksi tambahan yang diperiksa adalah Masno,anak buah dari Haposan Hutagalung, staf Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta Kejagung. Kuasa hukum Cirus Sinaga, Tumbur Simanjuntak, mengaku hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan mengenai jadwal pemeriksaan kliennya.” Belum,saya belum terima surat pemberitahuan,”jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejagung akan melaporkan jaksa Cirus Sinaga yang merupakan mantan ketua tim jaksa peneliti perkara mafia pajak Gayus Tambunan serta jaksa Fadil Regan, mantan anggota jaksa peneliti kasus itu, karena diduga melakukan pemalsuan dan rekayasa dalam rentut Gayus. Dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Kejagung ditemukan adanya pemalsuan penunjukan penuntutan atau rentut bernomor R 431/e.3/ep/02/2010 oleh oknum tersebut. (sucipto)

Mahfud MD Diminta Jangan Oleng

Mahfud MD Diminta Jangan Oleng

Wednesday, 29 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputi meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak ikut oleng dalam mengawal konstitusi Indonesia. Terlebih semua persoalan bangsa saat ini masuk ke MK. ”Pak Mahfud saya lihat sekarang juga mulai teraliri gonjangganjing yang menimpa bangsa. Saya berharap Pak Mahfud jangan oleng. Sebab sekarang ini sudah banyak yang oleng. Nanti kalau semua oleng, lalu siapa yang mau memimpin bangsa,” kata Megawati kepada Mahfud MD dalam refleksi akhir tahun Mega Institute di Jakarta kemarin. Pernyataan Presiden RI kelima itu menyinggung masalah di tubuh MK terkait dugaan suap kepada hakim konstitusi. Mega sangat prihatin mengingat posisi MK sangat strategis karena menjadi tempat membenahi konstitusi yang berlaku di Indonesia.MK,kata dia, adalah salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan bernegara sehingga Mahfud sebagai Ketua MK harus kuat dalam mengawal konstitusi negara. Mega sendiri mengaku bangga karena pembentukan MK pada 2003 terjadi saat dia menjabat sebagai Presiden RI.Karena itu,dia sangat berharap agar persoalan yang tengah melilit MK bisa cepat selesai sehingga MK bisa menjadi solusi bagi segala persoalan. ”Harapan dari pembentukan MK agar seluruh akumulasi persoalan bangsa masuk ke sana. Ini tugas mulia yang harus diemban dengan kuat,”tegasnya. Pada kesempatan sama, Mahfud MD mengatakan bahwa kehadiran MK memang bertugas menguji dan meluruskan undangundang sehingga layak diterapkan. Sejak 2003, kata dia, MK sudah menguji setidaknya 365 UU dan 58 di antaranya telah dibatalkan. Artinya, dengan adanya UU yang dibatalkan, berarti dalam pembuatan UU tersebut masih ada kelemahan- kelemahan. (mohammad sahlan)

Yusril Ajukan Sisminbakum ke MI

Yusril Ajukan Sisminbakum ke MI

Wednesday, 29 December 2010

JAKARTA(SINDO) – Mantan Menkeham Yusril Ihza Mahendra akan membawa kasus sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) ke Mahkamah Internasional (MI) apabila Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap bersikeras melanjutkannya ke persidangan. Yusril menilai,kasus sisminbakum yang menjerat dirinya itu beraroma politis dan diskriminatif. ”Kalau ini terus didakwa (sisminbakum), saya akan teruskan ke Mahkamah Internasional. Karena jelas ada orang dijadikan target sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ini suatu penegakan hukum atau permainan politik? Ini jelas kental dengan politik, ini diskriminatif. Ini bisa jadi persoalan internasional,” kata Yusril saat ditemui di Kejagung kemarin. Yusril datang ke Kejagung sekitar pukul 11.45 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya, antara lain Teguh Samudra dan Jamaluddin Karim. Yusril yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan dibalut jas biru dongker sengaja mendatangi Kejagung untuk mengajukan surat permohonan penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus sisminbakum. Menurut Yusril, dirinya justru mempertanyakan motif sejumlah pejabat kejaksaan yang secara terang-terangan tetap bersikukuh membawa kasus sisminbakum ke pengadilan.Seharusnya Kejagung merujuk vonis Mahkamah Agung (MA) yang telah membebaskan Romli Atmasasmita dalam kasus sisminbakum karena tidak ditemukan korupsi dan tindakan melawan hukum. ”Jadi kalau Kejagung ngotot tetap membawa ini ke pengadilan seperti yang diajukan Pak Darmono, Pak Amari, dan Pak Babul, kami mempertanyakan ada kepentingan apa tiga orang itu dengan kasus ini? Mereka ini mau menegakkan hukum atau mau main politik? Kalau mereka menyerang secara politis, kami akan melawan secara politik,”terangnya. Pakar hukum tata negara ini juga mempertanyakan, apakah ada pihak-pihak lain yang sengaja bermain dengan mengendarai institusi penegak hukum tersebut. Tujuannya agar secara politis bisa mencederai nama baiknya.Karena itu, dengan ditudingkan melakukan tindak pidana, dirinya bisa tersingkirkan dalam percaturan politik pada masa mendatang. ”Apakah Kejagung disuruh oleh pihak-pihak yang bermain di balik semua ini, agar secara politis saya cedera namanya? Bagaimanapun Kejagung adalah bagian dari pemerintah dan ini tanggung jawab Presiden,”jelasnya. Menurut Yusril, atas pertimbangan hukum majelis hakim agung, jelas dikatakan bahwa sisminbakum adalah kesepakatan pemerintah dengan IMF yang tidak didukung oleh anggaran negara. Selanjutnya, dirinya yang saat itu menjabat sebagai Menkeham memberi alternatif kerja sama dengan swasta untuk membangunnya. Presiden Gus Dur, lanjut dia, menyetujui alternatif itu dalam sidang kabinet.Yusril kemudian menerbitkan beberapa aturan kebijakan untuk melaksanakan sisminbakum. Dia juga beranggapan, majelis hakim MA membenarkan kebijakan pemerintah dan kebijakan Menkeham itu.MA juga berpendapat bahwa biaya access fee sisminbakum tidak masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena tidak pernah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Karena itu tidak ada unsur melawan hukum dan tidak ada kerugian negara. Bahkan, sisminbakum telah memberikan pelayanan publik secara lancar dan baik serta bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. ”Itu kan beberapa pertimbangan majelis hakim MA tentang sisminbakum,” katanya. Mantan Dirjen AHU Depkumham Romli didakwa melakukan korupsi bersama- sama dengan beberapa orang,termasuk Yusril.Dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusan, kebijakan Yusril sebagai Menkeham justru dibenarkan MA. Dalam putusan kasasi Samsudin Manan Sinaga, pertimbangan hukum MA sama. Kesalahan Samsudin terletak pada yang bersangkutan menggunakan biaya akses yang,meskipun belum menjadi PNBP, telah dikuasai negara (Ditjen AHU) untuk kepentingan pribadinya. Saat itu, Samsudin menjadi dirjen di era Menkeham Hamid Awaluddin. Yusril juga mengungkapkan, putusan Zulkarnain Yunus juga sama dengan putusan Samsudin. Adapun putusan Yohanes menyebutkan bahwa yang terbukti bersama- sama melakukan tindak pidana bersama Yohanes hanyalah Romli. Sementara dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Yohanes. ”Nahkini Romli bebas.Ini menjadi dasar bagi Yohanes untuk mengajukan PK,”ungkapnya. Hanya saja, lanjut Yusril, sejak dua tahun lalu dirinya selalu dijadikan target Kejagung untuk diadili. Dalam dakwaan terhadap Romli, Yohanes dan Zulkarnain Yunus itu disebutkan ”bersamasama melakukan” dengan semua terdakwa. Romli didakwa melakukan korupsi antara 2000 hingga 20002 bersama-sama dengan Yusril, menteri waktu itu. ”Padahal, antara 2000 hingga 2002 itu ada Baharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak, dan Mahfud MD yang juga menjadi menteri kehakiman, tapi nama mereka tidak disinggung,” ungkapnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir Harahap bersikukuh perkara sisminbakum tetap maju ke pengadilan untuk disidangkan. ”Berkas perkara (Yusril dan Hartono) pasti maju ke pengadilan, nanti hakim yang akan menentukan bersalah atau tidak,” kata Babul Khoir Harahap saat ditemui di Kejagung,Jakarta,kemarin. (m purwadi)

SBY Kembali Menangis

SBY Kembali Menangis

Friday, 22 October 2010

BACA SERTIFIKAT, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membaca dokumen sertifikat tanah pada peringatan Hari Agraria Nasional ke-50 tahun 2010 di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. JAKARTA(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menangis.Tetesan air mata tak bisa dibendung saat memberikan arahan pada puncak peringatan 50 tahun Hari Agraria Nasional di halaman belakang Istana Bogor kemarin. Selama hampir satu menit, Presiden terlihat menahan diri untuk menghentikan sambutannya dan menggigit bibir dua kali agar air matanya tidak menetes. Saat membuka sidang kabinet paripurna, Presiden SBY menyampaikan kepada seluruh peserta sidang alasan dirinya terharu dalam acara tersebut. “Mengapa saya terharu melihat saudara-saudara kita rakyat kecil, para petani yang selama ini tidak punya apa-apa, mereka memiliki sebidang tanah dengan sertifikat. Berarti itu dengan status hukum yang pasti,kira-kira luasnya 500 meter persegi.Ini mengubah keluargakeluarga itu,”ujarnya. Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali menilai keterkejutan SBY yang diekspresikan dengan diam dan meneteskan air mata saat pidato adalah ungkapan ketulusan dari seorang presiden.“Menimbang SBY yang cukup sensitif, saya rasa air mata itu tulus,”ungkapnya. Di sisi lain, lanjutnya, ketulusan ekspresi tersebut justru menandakan bahwa Presiden SBY kaget ternyata apa yang disuarakan aktivis, mahasiswa, dan akademisi benar. Hal itu juga menandakan bahwa ternyata selama ini all the President’s men atau inner circle SBY selalu memberi laporan “asal bapak senang”. Sebab, jika orang-orang terdekat Presiden pernah atau beberapa kali melaporkan bahwa petani masih sangat miskin, tidak punya tanah, maka pastilah SBY sudah lama terkejut, terharu, dan menangis.“ Jadi ini membuktikan juga bahwa para menterinya tidak pernah memberikan laporan tentang kondisi riil petani sehingga Presiden baru sekarang terkejutnya,” ungkapnya. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menilai, apa yang ditunjukkan Presiden SBY saat berpidato di hadapan petani merupakan spontanitas dari seorang pemimpin yang tersentuh dengan keadaan. Menurut dia, Presiden sangat memahami nasib mayoritas petani. Ketika memberikan sertifikat tanah untuk ribuan kepala keluarga (KK) itu,Presiden punya harapan akan peningkatan hidup petani dengan lahan yang dimilikinya. “Sebab kebanyakan petani kita itu petani buruh, yang menggantungkan hidupnya dari buruh tani. Bukan penggarap sawah,”ujarnya. Saan menambahkan bahwa Presiden SBY menunjukkan komitmen bagaimana agar redistribusi tanah bagi petani terus dilakukan, karena petani adalah pilar utama penyangga ekonomi bangsa ini. “Jadi pasti sangat tersentuh ketika melalui BPN pemerintah bisa melakukan redistribusi lahan untuk petani,”ujarnya. Saan juga meyakini bahwa Presiden SBY bukan dalam rangka pencitraan ketika sampai menitikkan air mata saat berpidato.Presiden yang merupakan doktor di bidang pertanian,menurutnya,pasti punya gambaran dan harapan yang besar dengan lahan yang dimiliki oleh bangsa ini.Hanya, persoalannya, pemerintah butuh instrumen dan regulasi yang ketika diterapkan tidak saling bertabrakan dengan regulasi lainnya.“Saya juga meyakini hal semacam ini akan terus dilakukan demi kesejahteraan petani,”ucapnya. Berdasarkan catatan Seputar Indonesia (SINDO), Presiden SBY merupakan salah satu Presiden RI dari lima presiden yang pernah memimpin negeri ini yang tercatat paling banyak menitikkan air mata.Dalam catatan SINDO,Presiden SBY tak kuasa menahan haru dan tangis dalam sejumlah momentum seperti saat memberikan arahan, bertatap muka dengan rakyat,menyampaikan ucapan belasungkawa, bahkan saat menyaksikan film yang sedang populer. Di antara momentum yang pernah tertangkap adalah saat Presiden SBY baru terpilih menjadi Presiden RI keenam pada 2004 lalu. Presiden SBY menahan tangis yang cukup berat saat berkunjung ke tenda pengungsi, melihat para korban tsunami di Aceh.Mayoritas para pengungsi yang kehilangan keluarganya itu membuat Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono sangat terharu. Rasa haru juga menyelimuti perasaan putra terbaik Pacitan ini saat mengenang sosok pembimbingnya, Ali Alatas.Menteri Luar Negeri era Soehartoyangmenjaditokohdalam dunia diplomasi RI ini memberi kenangan tersendiri bagi SBY. Pada 11 Desember 2008, saat melayat jenazah Ali Alatas, Presiden langsung berdoa dengan khusyuk di hadapan jenazah. Malam itu, Presiden tidak dapat menahan air matanya menetes. Bahkan saat memberikan keterangan pers,wajahnya pun tampak masih pucat dan berbicara dengan terbata-bata dan sempatmengusapairmatadiwajahnya. Meski demikian,dia tetap berusaha untuk mengontrol emosinya. Dalam catatan SINDO,Presiden banyak menahan emosi kesedihannya pada 2009 lalu.Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mantan Menteri Pertambangan ini banyak melihat berbagai hal yang membuat batinnya merasa haru. Misalnya saja saat melihat polisi yang cacat permanen karena menjalankan tugasnya, kala memberikan sambutan pada pemakaman mantan Presiden Abdurrahman Wahid,atau ketika mengunjungi daerah yang terkena musibah longsor,termasuk saat masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden. Namun selain mudah terbawa luapan emosi yang mengharukan, Presiden SBY juga sempat membuat Presiden Amerika Serikat George W Bush menitikkan air mata. Saat berkunjung ke AS dan memberikan pidato dalam acara The Asia-Pacific American Heritage Event di Gedung Putih,Presiden sempat membacakan surat dua anak yang dititipkan melalui dirinya. Adalah Nada Luthfiyyah (12 tahun) dari Aceh dan Maggie (13 tahun) yang tinggal di Michigan,AS, saling berkirim surat setelah terjadinya musibah tsunami. Dalam suratnya, Maggie menyampaikan kepada Nada tentang kegiatan di gerejanya yang mengumpulkan dana untuk para korban tsunami di Aceh. Adapun surat Nada kepada Meggie menceritakan perihal kondisi dirinya yang kehilangan seluruh keluarganya. Surat yang masing-masing juga dilampiri foto itu langsung membuat Bush yang berdiri di sisi kanan Presiden SBY berkali-kali mengusap air mata. Distribusikan 142.159 Ha Tanah  Sementara itu,pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mendistribusikan tanah objek land reform (reforma agraria) seluas 142.159 hektare pada 2010.Tanah tersebut akan dibagikan kepada ribuan KKdi21provinsidan389desa. Pendistribusian tanah land reform tersebut kemarin secara simbolis dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto kepada empat desa,yaitu Mekarsari, Caruy,Sidasari,dan Kutasari di Kecamatan Cipari,Kabupaten Cilacap, pada peringatan Hari Agraria Nasional di Istana Bogor kemarin. Joyo menjelaskan,ratusan ribu hektare (ha) tanah yang didistribusikan itu merupakan tanah yang semula telantar ataupun menjadi sengketa.“Ini adalah sebagian kecil dari redistribusi tanah yang akan dilakukan di berbagai daerah di Tanah Air,”papar Joyo. BPN berencana terus memperluas tanah land reformyang bisa diredistribusi. Joyo Winoto menargetkan tambahan tanah seluas 6 juta ha untuk meningkatkan kepemilikan tanah rakyat kecil yang jumlahnya sebesar 0,37%. “Hal ini (penambahan) bisa dilakukan dengan PP 11 2001 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar serta dengan akan terbitnya peraturan pemerintah (PP) soal reformasi agraria,”ujar Joyo. Joyo menuturkan, BPN sedang menggodok dua rancangan undangundang (RUU) pertanahan serta RUU pengadaan tanah.Kedua RUU tersebut bertujuan untuk memastikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa dilakukan dalam sistemekonomidemokratis. “Tanah bagi rakyat adalah harga diri, kehormatan, juga sumber kehidupan,” tambahnya. Presiden SBY menilai bahwa distribusi tanah selama ini belum adil. Banyak rakyat kecil yang tidak memiliki tanah sama sekali atau hanya sedikit memiliki lahan, tetapi di lain pihak banyak tanah telantar karena persoalan di masa lalu. “(Ini) yang harus segera kita selesaikan statusnya dan kemudian kita daya gunakan untuk pembangunan,” katanya. Dalam acara kemarin,Presiden memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran BPN.Pertama,Presiden meminta agar semua jajaran BPN langsung menjemput bola dalam memberikan pelayanan dan upaya mengatasi persoalan.“Jemputlah bola, tawarkan diri untuk melayani masyarakat, proaktif untuk cari solusi atas berbagai sengketa atau konflik pertanahan,”papar lulusan Akmil 1973 itu. Kedua,Presiden meminta agar jajaran BPN memperluas tingkat pelayanan kepada masyarakat.Ketiga agar jajaran BPN mencapai target sertifikasi tanah secara nasional.“ Saya tahu targetnya tinggi, masalah sering kompleks,tapi usahakan target dan sasaran tercapai. Setiap tahun harus ada capaian yang bisa diukur,”ujar Presiden. Presiden juga menyinggung persoalan tanah dalam sidang kabinet paripurna kemarin. Presiden meminta agar jutaan tanah yang telantar segera diidentifikasi, diinventarisasi, dan dirampungkan persoalannya bila tanah itu tersangkut sengketa hukum. Presiden SBY juga berpesan agar penuntasan lahan-lahan telantar atau sengketa diselesaikan lewat jalan damai. Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mendukung pendistribusian tanah untuk masyarakat. Menurutnya, jika ada redistribusi dan realokasi lahan yang signifikan dan adil buat petani, pemerintah bisa cepat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. “Jumlah petani di negara ini sangat besar, pengangguran juga sangat besar.Tapi di sisi lain juga masih sangat banyak lahan telantar dan semitelantar. Kenapa itu tidak diredistribusikan saja ke petani miskin,” kata Syahganda dalam diskusi di Jakarta kemarin. Menurut dia, kemiskinan petani di perdesaan berkorelasi dengan rendahnya kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,25 ha untuk satu keluarga. Dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit itu,petani terjebak dalam kemiskinan struktural yang tidak memberikan peluang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Syahganda kemudian mengungkapkan, berdasarkan data Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),ada sekitar 70 juta ha tanah telantar dan semitelantar yang ada di Indonesia.Namun, semua lahan itu sudah ada kepemilikannya, entah swasta, pemda atau yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Namun, kata dia, jika dalam kurun waktu sekian lama tidak difungsikan, seharusnya pemerintah bisa membuat kebijakan agar lahan tersebut produktif dan bermanfaat bagi petani.“Jika itu tidak dilakukan, arah pertumbuhan nasional juga tidak jelas karena banyak yang bertumpu pada lahan menjadi tidak jelas,” ungkapnya. (rarasati syarief/ maesaroh/ mohammad sahlan/rahmat sahid)

Berdayakan Kaum Ibu,Wujudkan Wirausahawan Tangguh

Berdayakan Kaum Ibu,Wujudkan Wirausahawan Tangguh

Wednesday, 29 December 2010

IBU TANGGUH: Salah seorang peserta Program Ibu Tangguh (kanan) menggelar produk kue kering kreasinya. Dukungan CSR Mandiri untuk program tersebut turut memberdayakan kaum janda meningkatkan taraf ekonomi. Keseriusan Bank Mandiri dalam mewujudkan komitmennya memberdayakan masyarakat dan kemanusiaan terus ditunjukkan.Kali ini Bank Mandiri memberikan dukungan kepada program Ibu Tangguh di Desa Maja,Kecamatan Maja,Lebak,Banten. DUKUNGAN Bank Mandiri direalisasikan dalam bentuk bantuan hibah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Secara simbolis, hibah tersebut diserahkan oleh Deputi Regional Manager Wilayah Jakarta Kota Deni Djuhana Djoewandi dan Corporate Social Responsibility (CSR) Center Department Head Bank Mandiri Nila Mayta Dwi Rihandjani kepada Direktur Utama Yayasan PKPU Agung Notowiguno,Rabu (22/12), dalam acara peluncuran program Ibu Tangguh di aula Kecamatan Maja. Program Ibu Tangguh merupakan program pemberdayaan yang berbasiskan pada komunitas ibu-ibu baik yang telah menjadi orang tua tunggal atau yang memiliki suami, namun kekurangan, sehingga mereka ikut melakukan usaha untuk mencukupi kehidupan sehari–hari. Selain itu,program ini juga dilaksanakan bagi para ibu yang membutuhkan pengembangan usaha kemitraan dan pendapatan dalam bentuk pembinaan manajemen usaha. Nila mengatakan,pihaknya menyambut baik inisiatif Yayasan PKPU melibatkan Bank Mandiri dalam kegiatan pemberdayaan. Program ini sejalan dengan program CSR Bank Mandiri lainnya seperti program Wirausaha Mandiri (WM) yang memberikan dukungan kepada wirausaha baru untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungannya. “Bank Mandiri selalu berupaya memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin demi terwujudnya kemakmuran,” ujar Nila di sela-sela acara penyerahan bantuan hibah. Pemberian hibah yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ibu tersebut dirasakan manfaatnya secara nyata oleh kaum ibu yang berjuang dengan sangat keras memberdayakan diri dan keluarga mereka lepas dari kemiskinan. Para ibu tangguh yang rata-rata berstatus janda tersebut bekerja keras demi masa depan keluarga mereka. “Jumlah ibu tangguh yang dilibatkan pada kegiatan kali ini memang masih terbatas, namun kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan ibu tangguh yang terlibat pada kegiatan serupa di masa datang,”kata Nila. Bantuan hibah dari Bank Mandiri digunakan untuk kegiatan perekrutan, pelatihan, dan pendampingan bagi kaum ibu tangguh yang termasuk golongan miskin, namun memiliki prospek usaha yang baik atau minimal mereka mau berusaha guna memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga. Direktur Utama Yayasan PKPU Agung Notowiguno menuturkan, dalam menjalankan program tersebut,PKPU mengorganisasi para ibu dalam sebuah Kelompok Usaha Masyarakat Mandiri yang di dalam struktur kepengurusannya terdiriatasketua, sekretaris,dan bendahara. “Semua pengurus terdiri atas ibu-ibu sendiri, kami hanya mengarahkan dan membina,” tutur Direktur PKPU Tomy Hendrajati. Para ibu tangguh dibina untuk mengembangkan usaha, mengelola keuangan hasil usaha dengan lebih tertib. “Bagaimana memisahkan modal dan laba, lalu menyisihkan laba yang mereka dapat dari usaha yang dilakukan untuk digunakan biaya sekolah anak atau menambah modal usaha,”tambah Tomy. Sekurangnya ada 20 orang ibu tangguh yang ikut serta dalam program tersebut.Usaha yang mereka kembangkan beragam,mulai dari membuat keripik pisang, kerupuk jengkol, nasi uduk, tahu, dan lontong, dengan omzet harian sekitar Rp75.000-300.000. Keberadaan kaum ibu tangguh yang rata–rata harus menanggung 3-5 anak usia sekolah, berjumlah tidak kurang 10% dari masyarakat miskin yang terdapat di kecamatan yang tidak jauh dari ibu kota Jakarta itu. Secara rinci program ini bertujuan memberikan kesempatan pada ibu-ibu tangguh untuk melakukan usaha, memberikan peningkatan kapasitas mereka terhadap pengelolaan keuangan usaha dan keluarga. Kemudian menyadarkan para ibu mengenai kemampuan mereka dalam mengubah kehidupan ke arah yang positif dengan potensi yang mereka miliki sendiri,membentuk dinamika kelompok yang baik, dan meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha-usaha produktif yang mereka lakukan. Wahidah, 54, seorang janda peserta program Ibu Tangguh, menuturkan, dirinya bergabung dalam program tersebut demi kemajuan usahanya.Perempuan lima orang anak usia sekolah ini berjualan keripik singkong, kerupuk jengkol, dan beberapa kue kering lainnya dengan omzet Rp200.000 per hari. “Sehari untungnya Rp30.000-40.000,” tutur Wahidah yang mengaku sangat gembira dengan kepedulian yang diberikan Bank Mandiri. Sedangkan Eha,38, berjualan nasi uduk keliling di pasar, dengan omzet Rp100.000 sehari dan meraih laba sebesar Rp20.000 per hari. Agung Notowiguno menambahkan, pihaknya bersyukur dapat bekerja sama dengan Bank Mandiri yang memiliki perhatian yang sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.“Karena itu,kami harap dukungan ini dapat dikembangkan tidak hanya pada program ini, tapi juga programprogram PKPU lainnya,” ungkap Agung. Kegiatan Ibu Tangguh ini dibiayai oleh anggaran Bina Lingkungan Bank Mandiri. Sejak 2002 hingga November 2010,Bank Mandiri telah menyalurkan anggaran Bina Lingkungan sebesar Rp306,85 miliar pada beberapa kegiatan sosial seperti perbaikan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sumbangan bagi korban bencana alam, dan pelestarian lingkungan. (aris kurniawan/info)

PPP Mundur dari Pansus Insinerator

PPP Mundur dari Pansus Insinerator

Tuesday, 28 December 2010

BANDUNG (SINDO) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih mundur dari Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Biaya Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Tinggi sebagai payung hukum teknologi insinerator (pembakaran sampah). PPP sebagai anggota dari Fraksi Gabungan dengan Partai Gerindra dan PAN di DPRD Kota Bandung, menilai raperda itu memberi peluang pada tindak kesalahan karena tidak memperhatikan aspek hukum dan sosial.Rencana penggunaan insinerator tersebut sudah salah langkah karena Perda Tata Ruang, Pengolahan Sampah, dan Kerja Sama yang tengah dibahas tidak berjalan sesuai mekanisme lazim. “Pembahasan yang ditempuh dalam rencana pembangunan insinerator memang sesuai mekanisme, tetapi tidak lazim.Pembahasan raperda ini bukan melalui Badan Legislatif (Baleg) atau Badan Musyawarah (Bamus), tetapi dilakukan di hotel. Apalagi, ketua dewan pernah menyatakan jika pembahasan raperda akan selesai dalam waktu hanya delapan hari,” ujar Ketua DPC PPP Kota Bandung Lia Noer Hambali kepadaSINDOkemarin. Menurut Lia, apa pun hasil pembahasannya rencana penggunaan teknologi insinerator dipastikan tetap dilakukan. Namun khawatir terjebak dalam lingkaran kesalahan, anggota Komisi A DPRD Kota Bandung ini memutuskan tidak ambil bagian dalam pembahasan raperda pendukung insinerator tersebut.“Daripada harus menanggung kesalahan, saya lebih baik tidak ikut serta,” tegas Lia. Lia juga menyoroti lemahnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menyelesaikan aspek sosial seperti pendekatan terhadap warga Perumahan Griya Cempaka Arum yang menolak rencana pembangunan insinerator tersebut. Pemkot Bandung seharusnya melakukan berbagai pendekatan langsung kepada warga. “Bukan seperti sekarang menghimpun kekuatan dari warga yang tinggal jauh dari lokasi pembangunan. Seharusnya pemkot datang langsung ke Cempaka Arum dan melakukan pendekatan,” tandasnya. Sementara itu,Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan apa pun rintangannya pembangunan insinerator akan tetap dilakukan. Hingga saat ini tidak ada alternatif lain selain membangun insinerator untuk menangani persoalan sampah di Kota Bandung. “Demi Allah, demi kepentingan warga Kota Bandung,saya akan tetap melanjutkan ini,”ujar Dada. Sebelumnya, selain mendapat penolakan dari warga Perumahan Griya Cempaka Arum,Raperda Biaya Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Tinggi juga ditentang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bandung. Mereka menilai penggunaan insinerator pasti berdampak negatif bagi warga Kota Bandung karena menimbulkan pencemaran lingkungan. “Insinerator itu akan menghasilkan gas dioksin atau hasil pembakarannya yang tidak sempurna yang akan menjadi racun bila terhisap warga.Selain itu,rencana ini merugikan APBD dan bertabrakan dengan Perda No 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” jelas Korlap KAMMI Muhamad Mulki. Menurut dia,Raperda Biaya Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi melalui kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dicurigai hanya untuk kepentingan sekelompok tertentu saja.Pemkot Bandung sebaiknya tetap gencar mencanangkan program reduce, reuse dan recyle (3R) sebagai alternatif bagi permasalahan sampah. (agung bakti sarasa)

PDIP Minta Penahanan Maman Ditangguhkan

PDIP Minta Penahanan Maman Ditangguhkan

Wednesday, 29 December 2010

BANDUNG(SINDO) – Fraksi PDIP DPRD Jabar mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap anggotanya, Maman Yudia,yang ditahan Polres Subang sejak Sabtu (25/12). Maman sendiri ditahan Polres Subang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kendaraan dinas aset Pemkab Subang, yang terdiri atas 140 mobil dan 298 sepeda motor.Total kerugian dari pelaksanaan dum kendaraan dinas tersebut sekitar Rp1,1 miliar. Peristiwa ini terjadi pada 2008, saat Maman menjabat Pjs Bupati Subang. ”Surat permohonan penangguhan penahanan saat ini sedang kami susun.Mudah-mudahan besok kami kirimkan ke Polres Subang. Materinya,saat ini masih kami rumuskan,”ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar Deden Darmansyah di ruang kerjanya,Jalan Diponegoro, Bandung,kemarin. Menurut Deden, pada Minggu (26/12) lalu,Ketua DPD PDIP Jabar Rudy Harsa Tanaya dan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar sudah menghadap Kapolres Subang.Saat itu, Rudy beserta rombongan sudah meminta secara lisan rencana permohonan penangguhan penahanan tersebut. Pertimbangan permohonan penangguhan penahanan itu,ungkap Deden, mengingat begitu banyak pekerjaan di DPRD yang harus dikerjakan Maman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar. Dia juga tercatat sebagai anggota Pansus II yang harus menyelesaikan pembahasan empat Raperda Jabar. Deden pun menjamin Maman tetap bisa mengikuti proses hukum kendati tidak ditahan, seperti tidak akan melarikan diri, karena harus bekerja untuk masyarakat di DPRD Jabar. Selain itu,tidak akan menghilangkan barang bukti karena selama ini barang bukti itu sudah ada di penyidik. ”Kami berharap dengan surat penangguhan penahanan MY yang akan kami ajukan dan kedatangan anggota Fraksi dan DPD PDIP ke Polres Subang, Kapolres Subang akan mempertimbangkannya.Alasan utama adalah karena pekerjaan. Apalagi, MY menjadi anggota Pansus II yang membidangi pembahasan empat raperda,”tegas Deden. Dia menjelaskan, ke-4 raperda tersebut adalah Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Likuidasi Agribisnis dan Pertambangan, serta Raperda Perubahan atas Perda No 14/2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan PD PK (Perkreditan Kecamatan). Bahasan Pansus II,kata Deden, merupakan pembahasan yang strategis, terutama pembahasan Raperda Pajak, di mana pendapatan APBD mayoritas berasal dari pajak. Selain itu,PDIP akan rugi karena kehilangan satu suara jika tidak ada Maman, khususnya dalam pengambilan keputusan pada akhir pembahasan pansus. Ditemui terpisah,Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Ahmad Riza Alhabsyi menilai penahanan Maman sepertinya terletak pada kesalahan administrasi. Sebab yang ditahan hanya Maman, sementara banyak pihak lain yang terlibat tidak ikut ditahan. ”Bagi saya, penahanan MY hanya sebagai simbolis,bukan pada substansi. Karena masih banyak kasus yang dari sisi adminsistrasi salah,namun dibiarkan begitu saja. Oleh karenanya, kami minta penahanannya ditangguhkan,” tandas Ahmad. (tantan sulthon)

 

PBNU Diminta Tengahi Kisruh PKB

Kabar Politik

PBNU Diminta Tengahi Kisruh PKB

Selasa, 28 Desember 2010 00:01 WIB

Lambang PBNU

Kediri, (tvOne)

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menengahi perpecahan yang ada di PKB. "Kami berharap, Pak Said Agil (Ketua PBNU) bisa menjadi penengah. Perpecahan ini bisa menjadi kristalisasi, karena pengaruhnya dapat mengurangi suara," kata Gus Ipul yang juga Wagub Jatim ditemui dalam acara festival iklan layanan masyarakat sadar bahaya narkoba oleh BNK Kediri, Senin (27/12) malam.

Desakan itu diungkapkannya menyikapi masalah Muktamar III PKB pro Gus Dur yang digagas oleh Yenny Wahid di Surabaya tanggal 26 dan 27 Desember 2010. Muktamar itu dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh DPW PKB Jatim kubu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena dinilai ilegal. PKB pro Gus Dur tidak sah karena tidak mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Hukum dan HAM.

Ia mengaku prihatin dengan masalah yang terjadi di PKB saat ini. Sudah seharusnya, mereka bisa mengurangi ketegangan, karena sama-sama akan rugi jika diteruskan. "Ini mesti ada solusi saling menghargai dan menghormati untuk mengurangi ketegangan. Sudah seharusnya kita lihat," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga meminta, ada rekonsiliasi menangani masalah tersebut, dengan melibatkan PBNU dan para kiai. Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlanjut dampaknya luar biasa. 

Ia mencontohkan, kekecewaan para kiai itu bisa terlihat dari sikap yang diambil ketika para kiai masih bergabung Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masumi), lalu kembali ke Nahdlatul Ulama (NU), PPP, hingga PKB. "Elite-elite NU bisa mencari jalan lain, semua yang ada bisa diitinggalkan oleh kiai," katanya, menganalisa.

Untuk itu, pihaknya meminta kedewasaan di antara para elite politik yang sedang bertikai tersebut. Dengan itu, dipastikan dapat mengurangi ketegangan di antara mereka. (Ant)

Yenny Wahid Ajak Muhaimin Islah

Kabar Politik

Yenny Wahid Ajak Muhaimin Islah

Selasa, 28 Desember 2010 08:25 WIB

Surabaya, (tvOne)

"Hasil survei terakhir, suara PKB kurang dari tiga persen," kata putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh, atau Yenny Wahid.

Pernyataan Yenny Wahid dalam pidato pembukaan Muktamar III PKB di Surabaya (26/12) itu menunjukkan kemerosotan tajam suara PKB dari Pemilu ke Pemilu.

Dalam Pemilu 7 Juli 1999, PKB yang mayoritas suaranya dari Jatim itu mampu menduduki "tiga besar" yakni PDIP meraih 35.689.73 suara (33,74 persen), Golkar 23.741.758 (22,44 persen), dan PKB 13.336.982 (12,61 persen).

Posisi "tiga besar" juga masih bertahan pada pemilu 2004 dengan perolehan suara untuk Golkar sebanyak 21,58 persen, PDIP 18,53 persen, dan PKB 10,57 persen.

Namun, Pemilu 9 April 2009 justru merontokkan suara PKB hingga 6,43 persen dan di penghujung 2010 diprediksi tidak kurang dari tiga persen. Tentu, suara PKB akan semakin mengecil dalam Pemilu 2014, sehingga kini tinggal dua pilihan yang tersisa yakni islah atau mati.

Fakta terburuk yang sangat mungkin dialami PKB agaknya menjadi pendorong Yenny Wahid untuk mengajak Muhaimin Iskandar untuk kembali membangun bersama PKB. "Kepada Pak Muhaimin, mari bersama-sama membesarkan partai ini. Mari duduk bersama merundingkan upaya menyelamatkan PKB," katanya di hadapan 2.000 peserta pembukaan muktamar di GOR Kertajaya, Surabaya.

Sekjen PKB hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Parung, Jawa Barat, pada 2008 itu menegaskan tidak akan meminta jabatan di PKB jika islah bisa diwujudkan. "Saya hanya minta satu, kembalikan kehormatan Gus Dur, saya tak minta jabatan, hapus sejarah pemecatan Gus Dur," ucapnya.

Gus Dur diberhentikan dari jabatan Ketua Dewan Syura PKB dalam MLB yang digelar pihak Muhaimin di Ancol, 2008. Jabatan Gus Dur digantikan KH Azis Mansyur. "Meski secara legal formal terganjal persoalan administratif (pengakuan dari KemkumHAM), tapi secara fakta politik PKB pro-Gus Dur tetap ada," katanya.

Bahaya kehancuran

Agaknya, kemerosotan suara PKB tidak berbanding lurus dengan kesadaran para petinggi PKB untuk menggalang silaturahmi.

Imam Nahrawi dari kelompok Muhaimin Iskandar menyatakan siap menerima tawaran islah dari Yenny, namun ia meminta tawaran islah jangan sampai dimanfaatkan untuk menipu dari belakang.

Respons tawaran Yenny itu agaknya "setengah hati", karena terbukti Muhaimin tidak hadir dalam Muktamar III PKB yang digagas Yenny di Surabaya, bahkan Muhaimin berencana menggelar Rapimnas di Jakarta.

Tidak hanya itu, PKB pro-Gus Dur dari kelompok Lily Wahid (bibi Yenny Wahid) juga menggagas islah akbar di Sentul, Jakarta, Januari 2011.

Bahkan, Lily Wahid mengaku pihaknya memiliki novum (bukti baru) untuk menggugat PKB versi Muhaimin Iskandar (Muktamar Ancol, Jakarta). "Ada novum yang nggak digunakan dalam keputusan MA yang lalu," kata Wakil Dewan Syuro DPP PKB versi Muhaimin Iskandar, Hj Lily Wahid.

Menurut anggota Komite Islah itu, islah akbar nanti akan menunggu sikap pengurus cabang PKB se-Idonesia tentang masa depan PKB, sehingga DPP PKB hanya menampung aspirasi. "Jangan seperti sekarang, Muhaimin menentukan sendiri dengan mengatasnamakan PKB yang disahkan MA dan Yenny Wahid juga mengatasnamakan PKB yang didasarkan AD/ART PKB terkait keabsahan Dewan Syuro di tangan almarhum Gus Dur," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya menggagas islah akbar dan mengembalikan aspirasi kepada pengurus cabang PKB se-Indonesia sebagai penentu masa depan PKB yang paling berhak. "Saya dengar, Muhaimin Iskandar akan menggelar muktamar pada 2013, padahal kalau muktamar digelar terlalu mepet dengan Pemilu 2014 justru suara PKB akan semakin habis," katanya.

Senada dengan itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof Kacung Marijan berpendapat, hanya islah lebur menjadi upaya satu-satunya yang bisa menyatukan PKB. "Dari berbagai upaya yang digagas beberapa pihak, hanya islah lebur yang bisa menyatukan PKB. Islah lebur adalah upaya rekonsiliasi dari beberapa sempalan di tubuh PKB dengan meleburkan diri dalam satu wadah partai yang sudah ada," katanya. (Ant)