ILMU FIQH

PKB Miliki Otoritas Redam Radikalisme

Negeri ini terpuruk antara lain karena merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sementara, penyebab utama KKN, menurut Dr Alwi Shihab, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah rendahnya penghayatan kita tentang nilai-nilai moralitas. Orang ke masjid, ke gereja, tapi korupsi jalan terus. Jadi, kata mantan Menteri Luar Negeri ini, sebenarnya krisis kita adalah krisis moralitas.

Ia juga berbicara tentang proyeksi perolehan suara PKB dan kemungkinan koalisi dengan partai lain dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu2004. Ia berharap perolehan suara PKB di atas 20%. Sementara, kriteria partai yang kemungkinan diajak berkoalisi adalah memiliki visi dan misi serta semangat yang sama. ”Kita tidak duduk bersama dengan partai yang menginginkan syariah Islam dimasukkan dalam konstitusi. Itu nanti bisa berantakan,” katanya. Perihal peluangnya menjadi calon presiden atau wakil presiden, ia mengatakan posisi seperti itu bukan ia yang menentukan, melainkan partai dan para kyai.

Alwi juga bicara tentang radikalisme agama, termasuk dalam dunia Islam. ”Kita adalah satu-satunya partai yang memiliki otoritas keagamaan yang dapat mengkounter radikalisme ini,” katanya. Hal ini mendapat simpatik dan dukungan dari mereka yang merasa terganggu dengan hadirnya radikalisme agama di dunia termasuk di Indonesia. Berikut petikan wawancara wartawan Tokoh Indonesia dengan doktor lulusan Temple University, USA (1995) dan Harvard University USA (1996), ini di Kantor PKB, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Apa sebenarnya yang harus menjadi agenda utama bangsa kita saat ini?

Bagaimana mengembalikan citra bangsa Indonesia. Sebab, belakangan ini bangsa kita telah diberikan stigma oleh masyarakat dunia internasional sebagai bangsa yang paling korup di Asia dan bahkan ke 3 di dunia. Bagaimanapun kita berbicara tentang berdemokrasi, pemerataan, pemulihan ekonomi atau apa saja, tetapi kalau stigma ini belum diangkat, orang akan mengatakan bahwa kita tidak pernah serius dalam menjalankan reformasi dan demokratisasi.

Karena korupsi itu terus berjalan, bagaimana kita dapat mengembangkan demokrasi. Demokrasi itu mengandung semangat bagaimana menyejahterakan bangsa, pemerataan, penegakan hukum dan lain-lain. Tetapi, di lain pihak, korupsi terus berjalan, itu namanya ketimpangan.

Menurut saya, yang pertama harus kita kerjakan adalah mau mengubah stigma tersebut. Harus dimulai dari atas dengan memberikan keteladanan. Yang berkuasa mau menunjukkan “political will”. Salah satunya adalah menerima masukan dari masyarakat dan dijadikan bahan untuk bertindak memberantas KKN.

Menurut pandangan Anda, apa faktor penyebab utama KKN?

Rendahnya penghayatan kita tentang nilai-nilai moralitas. Orang ke masjid, ke gereja, tapi dalam masalah korupsinya jalan terus. Jadi sebenarnya krisis kita adalah krisis moralitas.

Padahal Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Tapi sepertinya tidak ada korelasinya kehidupan keberagamaan kita dengan tingkah laku sehari-hari. Menurut Anda apa penyebabnya?

Pemahaman keagamaan yang keliru. Orang dianggap religius jika ia sering naik haji, rajin sholat Juma’at. Tetapi kesalehan sosial dalam bentuk menyantuni, tidak menggrogoti hak orang dan ikut perihatin terhadap kekurangan orang lain, itu kurang seimbang. Jika seimbang, itu baru disebut religiusly. Untuk bisa ke situ, harus dimulai dengan panutan. Sebuah panutan yang benar-benar menunjukkan bahwa dia mempuyai tekad untuk ke arah itu. Panutan juga harus dari kita, dari para pemimpin partai, pemimpin masyarakat, gubernur dan yang lain.

Coba Anda bayangkan sepertiga dari jumalah anggota DPR yang muslim itu sudah naik haji, tapi di pihak lain masyarakat menganggap bahwa banyak sekali praktek yang tidak agamais di DPR, seperti korupsi, dan sebagainya. Jadi, hubungan dengan Tuhan yang terrepresentasi dengan haji serta hubungan dengan masyarakat dengan tidak menggrogoti hak orang lain, itu tidak paralel jalannya. Karena dianggap keagamaan itu, kesalehan itu adalah naik haji, ke masjid dan sebagainya. Jadi ibadah hanya dianggap simbol-simbol saja. Dengan menggunakan pakaian tertentu seperti kopiah dianggap sudah beragama. Apakah dia korupsi atau tidak, itu urusan yang lain.

Anda menyebutkan bahwa hal itu terjadi DPR dan elit bangsa ini, padahal mereka sepatutnya menjadi panutan. Lalu kalau demikian, masalah ini semakin pelik, sehingga kapan kita dapat keluar dari masalah ini?

Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, supaya yang di bawah itu menjadi mengikuti. Kita harus tetap introspeksi diri. Sebab tiap-tiap manusia memiliki keterbatasan dan di antara kita tidak ada yang sempurna. Saya juga tidak sempurna sebagai pimpinan partai. Tetapi kita harus memulainya.

Semasa Anda menjabat Menteri Luar Negeri, pada pemerintahan Gus Dur, ada wacana kebijaksanaan yang waktu itu menjadi kontraversial di kalangan masyarakat, yaitu keinginan pemerintah membuka hubungan dagang dengan Israel. Sebenarnya apa yang melatarbelakangi keinginan itu?

Sebenarnya permasalahannya adalah bahwa Gus Dur memiliki sebuah pemikiran yang memprioritaskan pemulihan ekonomi. Karena perihal pemulihan ekonomi kita sangat erat hubungannya dengan pihak barat. Sehingga kita membutuhkan investor-investor barat untuk masuk ke mari. Dan, bagi Gus Dur dengan membuka hubungan dagang dengan Israel, ia mau menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang tidak membeda-bedakan bangsa dan etnis dalam rangka agenda economy recovery dan dalam tataran perdagangan dunia.

Kemudian dengan kebijakaan tersebut, Gus Dur ingin membuka sebuah wacana bahwa ternyata beberapa negara-negara Arab dan Islam sudah membuka hubungan dagang dengan Israel. Bahkan Malaysia yang dikenal dengan anti-Israel memiliki hubungan dagang dengan Israel dan volumenya lebih besar dari kita. Bahkan Mesir sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian Yordan, Oman dan masih banyak lagi. Juga, toh tanpa kita buka kantor, hubungan dagang dengan kita sudah ada.

Gus Dur ingin menunjukan bahwa ia toleran dengan semuanya. Bukan hubungan diplomatik. Sebab hubungan diplomatik itu bersangkut-paut dengan politik. Tetapi hubungan dagang atau ekonomi. Dan pada waktu konsep itu bergulir, kita mendapat sambutan baik dari Amerika atau Eropa bahwa pemerintahan Gus Dur betul-betul tidak membedakan. Sehingga diharapkan ada investasi masuk, tanpa mengorbankan prinsip dasar kita terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Sebab, sebagaimana kita ketahui, loby Yahudi-Amerika terutama di Wall Street sangat kuat. Sehingga dengan demikian dapat menarik simpati mereka. Paling tidak, Gus Dur mau, di bawah pemerintahannya pemulihan ekonomi dapat belangsung lebih cepat. Menurutnya, kenapa kita mesti munafik, padahal kita sendiri sudah memiliki hubungan dagang dengan Israel, hanya saja perlu untuk ditingkatkan. Jadi yang sebenarnya kita tuju adalah negara-negara barat, khususnya Amerika dengan mengundang perusahaan-perusahaan multinational yang sebagian besar loby-lobynya dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi.

Posisi saya ketika masalah tersebut muncul adalah sebagai menteri atau pembantu Presiden. Tetapi kalau seorang menteri tidak mau menuruti presiden oleh karena perbedaan pendapat, ia harus keluar. Jadi kapasitas saya adalah sebagai pembantu presiden yang menjalankan perintah Boss saya. Kalau saya tidak mau menjalankan perintah, saya harus keluar. Tetapi oleh karena saya tahu maksud Gus Dur demikian, itu yang membuat saya tetap berada di kabinet.

Tapi sebagian masyarakat menentang keinginan itu, bahkan Anda didemo ketika itu?

Ya. Waktu itu saya katakan kepada pihak-pihak yang demonstrasi, kalau saya adalah menteri luar negeri Indonesia bukan menteri luar negeri orang-orang yang tidak menghendaki hubungan dagang dengan Israel saja. Dan saya tahu silent majority sebenarnya menginginkan adanya hubungan dagang selama adanya keuntungan dagang. Kita tidak mengorbankan mandat yang diberikan pemerintah, sebab kita tidak mengadakan hubungan diplomatik koq. Bahkan saya katakan jika saya nanti sudah tidak menjadi menteri dan Anda protes kepada Israel saya akan ikut dalam demontrasi Anda.

Anda disebut sebagai loyalis Gus Dur. Apa sebenarnya yang menjadi dasar kedekatan Anda dengan Gus Dur?

Ya, tentu saya satu partai dengan beliau. Di samping itu kita sama-sama menyikapi perbedaan itu. Karena kita melakukan pendekatan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita mengakomodir pandangan orang-orang yang berbeda dengan kita. Sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis.

Salah satu, misalnya, ketika menjabat sebagai Menlu, saya jelaskan bahwa polisi luar negeri Indonesia itu eukoumenis. Artinya, sifatnya merangkul semua pihak. Baratnya dirangkul guna mendapatkan investasi dan Timurnya juga dirangkul. Hanya ketika saya menjabat Menlu para pengusaha-pengusaha dari kawasan Teluk datang ke Indonesia. Para pengusaha dari petro dollar itu datang ke Indonesia berbicara tentang investasi di Indonesia.

Eukoumenikal adalah istilah toleransi beragama, artinya kita satu rumah. Itu yang ingin kita janjikan dengan negara-negara itu. Satu rumah. Waktu menjadi Menlu, saya memulihkan hubungan dengan Portugis. Hubungan dengan Australia kita usahakan baik, kita tidak mau bermusuhan, kita mau mencari kawan. Kenapa? Karena kita butuh kawan untuk pemulihan ekonomi. Kalau tidak simpatik, orang tidak mau berdagang di negeri ini.

Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, bagaimana pendapat Anda tentang dualisme PKB, antara PKB Kuningan dengan PKB Batu Tulis?

Kalau PKB Batu Tulis itu saya sudah anggap hampir menjadi sejarah. Buktinya saja kemarin Pak Matori mengatakan, bahwa ia mau baik-baik dengan kita. Saya katakan baik-baik, boleh tapi jangan seperti Fira’un ketika sudah mau tenggelam bilang, “Saya mau mengikuti Tuhannya Musa.” Seharusnya sebelum tenggelam harus bilang. Sebab kalau sudah tenggelam orang beranggapan ketika mau tenggelam Anda baru baik.

Apakah ada kemungkian rujuk dengan PKB Batu Tulis?

Bisa saja ia kembali, tapi sebagai anggota biasa lagi ‘kan? Kalau sampai situ, saya pikir tidak masalah. Sementara, kami juga mempuyai syarat yaitu agar ia menarik kembali gugatannya. Tapi ia katakan, “Nanti setelah selesai masalah di pengadilan”. Yang saya pikir dia sudah mengatisipasi kekalahannya, baru setelah itu ia kembali. Itu ‘kan sama seperti kisah Nabi Musa tadi?

T api menurut Anda sendiri bagaimana?

Ya, boleh saja. Tapi ‘kan yang membuat keputusan bukan saya. Dan, kalau ia mau kembali, seharusnya sebelum masa pengadilan. Karena jika setelahnya, situasinya ‘kan sudah berbeda. Jadi perlu lagi dirapatkan. Bisa juga pilihan yang pertama bisa valid atau tidak. Jadi jika ada garis keras yang mengatakan mau terima, masa orang sudah ketahuan kalah malah meminta yang sama. Itu ‘kan realitasnya berbeda.

Pemilu sudah semakin dekat, apa langkah-langkah PKB untuk menambah perolehan suara?

Ya, Alhamdulillah kita sudah banyak kemajuan, terutama di daerah-daerah khususnya di daerah luar Jawa. Banyak orang yang tadinya belum mengenal kita (PKB) dapat mengenal kita sebagai sebuah partai yang terbuka, partai untuk semua bangsa ini seluruhnya, untuk kesejahteraan bangsa ini. Termasuk di dalamnya sikap kita yang sama sekali tidak setuju perberlakuan syariah Islam di dalam konstitusi kita.

Kita menginginkan dalam masyarakat yang prulalistik ini, kita betul-betul hidup secara harmonis. Untuk itu, partai ini terbuka. Pimpinan partai ini di daerah yang secara demografis mayoritas non-muslim, kita serahkan kepada non-muslim. Ini menunjukkan betapa toleransinya kita. Sebagai misi dan visi kita yang diimplementasikan di lapangan, contohnya, di Sulawesi Utara, NTT dan Bali. Anda dapat melihat leadership itu di tangan bukan saja non-NU tapi Non Muslim, supaya kita konsisten bahwa kita benar-benar partai yang terbuka yang berorientasi pada Islam dan kebangsaan.

Secara garis besar, apakah yang menjadi visi dan misi PKB yang berbasis NU dan berorientasi kebangsaan tadi?

Kebangsaan artinya kebangsaan yang bagi kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ingin kita perjuangkan. Nilai-nilai Islam yang universal itu juga menekankan akan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kita berada dan berjuang bukan untuk satu kelompok, tapi untuk kesejahteraan bangsa ini. Yaitu keadilan sosial bagi semuanya. Bukan bagi orang Islam saja. Hal ini kita inginkan terimplementasikan di bumi Nusantara agar hubungan kita satu dengan yang lain didasarkan pada saling menghormati dan saling peduli terhadap keprihatinan kelompok-kelompok yang secara ideologi tidak bersama dengan kita (segi agama). Ini yang dimaksud dengan berorientasi kepada wawasan kebangsaan yang kita perjuangkan.

Langkah-langkah konkrit apalagi yang PKB lakukan dalam rangka konsolidasinya menjelang pemilu?

Di samping yang tadi, kita juga mengadakan upaya-upaya memberdayakan perempuan. Mungkin kita salah satu partai yang mencanangkan yang 30 persen itu (jumlah mininimum wakil perempuan dalam partai-red) sebelum RUU Pemilu disahkan. Kemudian kami juga mengundang para tenaga-tenaga profesional muda untuk memperkokoh barisan PKB. Dan, kita ingin wakil-wakil PKB dalam legislatif sesuai dengan keinginan masyarakat luas, dikenal sebagai orang-orang yang profesional dan berintegritas tinggi.

Kira-kira bagaimana proyeksi perolehan suara PKB dengan berbagai langkah-langkah PKB tadi?

Kita mengharapkan sebuah perolehan suara yang signifikan, ada penambahan. Karena, pertama, kita melihat masyarakat sekarang sedang haus akan sesuatu yang menunjukkan nilai moralitas sebagai bagian dari kiprah politik. Dan kita satu-satunya partai yang mencanangkan etika dan moral sebagai prinsip dasar partai. Sehingga banyak sekali orang mengharapkan bahwa partai ini dapat membawa aspirasi politik mereka. Dengan demikian akan banyak yang mendukung PKB.

Kedua, dimana saat ini radikalisme agama marak di dunia, termasuk di dalam dunia Islam. Maka kehadiran PKB sebagai suatu kekuatan yang meredam radikalisme, sejak didirikannya NU, juga memberikan angin sejuk serta simpatik dari mereka yang merasa terganggu dengan hadirnya radikalisme di Indonesia ini. Mereka ingin radikalime ini diredam. Kita adalah satu-satunya partai yang memiliki otoritas keagamaan yang dapat mengkounter radikalisme ini.

Belum lagi dukungan dunia internasional yang menginginkan partai ini dapat leading agar kedamaian dan kesejukan yang kita promosikan dalam lingkungan masyarakat ini dapat mantap dan berkembang secara baik di hari-hari mendatang. Dan tidak bisa tidak, kita harus menang sehingga dapat mewarnai perpolitikan di Indonesia.

Bagaimana cara Anda dalam menyosialisasikan identitas, visi dan misi PKB tersebut?

Ya, saya dan bersama teman-teman di mana-mana memberikan pencerahan kepada masyarakat luas bahwa kita adalah partai yang moderat. Partai Islam yang menginginkan hubungan yang harmonis dan tidak ingin bumi Nusantara ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan keagamaan yang radikal.

Saya punya forum diskusi di televisi setiap Selasa pagi, di situ saya dengan teman-teman menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam moderat itu. Acara itu banyak didengar oleh para pemuka agama. Harapan kami mereka dapat meneruskannya ke masyarakat luas. Saya juga pernah mengadakan talk show di Amerika menjelaskan bahwa kita adalah satu-satunya partai yang memiliki otoritas keagamaan, karena kita tahu agama Islam dan kita yakin akan kesejukan dari ajaran Islam. Dimana kita berjalan seiring dengan NU. Kita (PKB) wing politiknya (NU) yang akan berkembang dan meneruskan jejak pendiri NU dalam memantapkan faham-faham yang sejuk atas ajaran Islam sendiri.

Kira-kira berapa persentase perolehan PKB Pemilu 2004 nanti?

Kita tidak gegabah untuk memperediksi berapa, tapi kita mengharapkan lebih dari 20%. Sehingga untuk pencalonan presiden itu memungkinkan yaitu calon yang datang dari PKB sendiri.

Mengapa PKB masih tetap mencalonkan Gus Dur?

Sebab sampai saat ini PKB belum memiliki tokoh yang lain seperti Gus Dur. Tetapi kita masih menunggu kesedian Gus Dur, keputusan partai dan para kyai serta undang-undang kepresidenan.

Dengan keadaan kesehatan Gus Dur yang diperhadapkan dengan undang-undang dan peraturan, masyarakat memproyeksikan bahwa Anda berpeluang sebagai calon presiden atau paling tidak calon wapres?

Selain saya ‘kan masih ada tokoh-tokoh lain yang bisa kita jual. Tidak mesti dari PKB, ada tokoh-tokoh NU dan bahkan di luar partai. Bagi saya yang penting bagamana dapat membesarkan partai bukan bagaimana kita duduk di suatu posisi. Jika PKB di mencalonkan tokoh NU bertujuan untuk membesarkan PKB, atau bahkan PKB mencalon pihak ketiga yang bersimpati dengan kita, sejauh dapat membesarkan PKB, itu akan kita utamakan. Kita tidak berfokus pada perolehan kursi (kedudukan), tetapi mengutamakan perolehan suara sehingga PKB dapat lebih besar.

Apakah ada kemungkinan koalisi dengan partai lain dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?

Ya, jelas kita tidak bisa memenangkan sendirian paket presiden-wapres, harus ada koalisi.

Menurut pandangan Anda dengan partai mana sebaiknya PKB akan berkoalisi?

Sebenarnya kita belum bisa melihat partai mana. Tetapi yang jelas koalisi kita itu dengan kelompok tradisional, nasional dan agamis yang sesuai dengan faham kesejukan tadi. Untuk kelompok yang nasionalis saat ini tidak hanya PDI-P tetapi masih banyak lagi.

Dengan PDI-P memungkinkan, dengan Golkar juga memungkinkan, dengan PAN sebenarnya juga tidak mustahil, karena sebenarnya kita sama-sama berorientasi kebangsaan juga. Itu pun berdasarkan kesedian partai-partai lain. Yang jelas, kita tidak ingin menerapkan syariah Islam. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja.

Apa yang menjadi kriteria PKB dalam hal koalisi dengan partai lain?

Memiliki visi dan misi yang sama, semangat yang sama. Kita tidak duduk bersama dengan partai yang menginginkan syariah Islam dimasukkan dalam konstitusi. Itu nanti bisa berantakan.

Kalau ada permintaan dari partai lain untuk berkoalisi dan Anda diminta untuk menjadi presiden atau wapres, apa yang akan Anda lakukan?

Posisi yang seperti itu bukan saya yang menentukan. Pertama adalah partai yang menentukan. Kemudian partai itu bukan ditentukan oleh fungsionaris partai saja, tapi para kyai juga punya peranan besar dalam hal ini.

Ketika Gus Dur menjadi presiden, dan tentu PKB mengalami berbagai pengalaman dan tantangan politik. Apa yang menjadi pertimbangan politik PKB ke depan dengan pengalaman tersebut?

Saya kira yang terjadi pada masa lalu itu telah menjadi bahan pertimbangan PKB bersama Gus Dur sendiri sebagai tokoh sentral dalam PKB. Gus Dur saat ini masih menjadi tokoh sentral dan masih menjadi King Maker. Jika beliau tidak dimungkinkan oleh undang-undang sebagai calon presiden, beliau masih tetap sebagai king maker. Karena popularitasnya masih banyak, dan masih didengar khususnya di dalam lingkungan NU dan PKB. Sehingga siapa yang dia inginkan dengan pertimbangan-pertimbangannya itu akan banyak mewarnai bursa calon presiden atau wapres.

Jadi apakah Anda sependapat jika Gus Dur tetap mencalonkan diri menjadi presiden. Atau apakah tidak lebih baik beliau menjadi king maker atau Bapak Bangsa?

Gus Dur memiliki pontensi untuk menjadi presiden atau menjadi king maker. Hanya tinggal kesedian beliau dan pertimbangan para kyai. Dan juga yang menjadi pertimbangan rencana undang-undang kepresidenan masih akan dibahas.

Dengan pengalaman PKB pada waktu lalu yang mendapat posisi sebagai pemerintah, walaupun tidak sempat menjalankannya secara penuh, karena kondisi-kondisi tertentu. Apa yang akan dilakukan atau apa konsep PKB dalam pemerintah, jika nanti PKB memenangkan posisi sebagai eksekutif dalam jabatan presiden atau wapres?

Kita melihat bahwa keterpurukan yang dialami Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari krisis ekonomi yang melanda bangsa ini. Saya kira untuk kita dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan membawa kepada peningkatan pergerakan ekonomi, tidak ada jalan lain, kita harus memperkuat small and medium enterprises.

Di Amerika, menurut status yang ada, sekitar 42% dari perekonomian itu ada di tangan small and medium enterprise. Di Italia juga demikian dan negara lain di Eropa. Sekarang, bagaimana kita menggunakan budget tidak terlalu banyak untuk membayar utang atau dikuras hampir sepertiga hanya untuk membayar cicilan utang dan bunga utang kita. Kita harus menyampaikan kepada para kreditor, bahwa dengan peningkatan daya beli yang tinggi di Indonesia, pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi mereka juga. Jangan sampai kita dipaksakan untuk diberi utang hanya untuk membayar utang. Sehingga hanya terus gali lobang tutup lobang. Dengan itu perlu dilakukan upaya diplomasi yang offensif kepada negara-negara kreditor.